Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Pada tanggal 19 Mei 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

SAK ETAP ini nampak seide dengan International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs). Meskipun memiliki judul yang berbeda, namun baik SAK ETAP maupun IFRS for SMEs sama-sama diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik, hanya saja istilah yang digunakan sebagai judul pada IFRS adalah small and medium-sized entities (SMEs).

Jadi, apabila kita membandingkan judul pada IFRS for SMEs dan SAK ETAP, maka istilah entitas tanpa akuntabilitas publik (lihat di Bab 1 Ruang Lingkup SAK ETAP) sama pengertiannya dengan small and medium-sized entities (lihat di Section 1 Scope of IFRS for SMEs). Apabila SAK ETAP telah disahkan pada bulan Mei 2009, IFRS for SMEs sendiri baru disahkan pada bulan Juli 2009.

Dua kriteria yang menentukan apakah suatu entitas tergolong entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yaitu:

1. tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan; dan

Suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas yang signifikan jika:

a. entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal;

b. entitas menguasai aset dalam kapasitas sebaga fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.

2. menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) bagi pengguna eksternal.

Contoh pengguna eksternal adalah: a. pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha; b. kreditur; dan c. lembaga pemeringkat kredit.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifkan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

Akan tetapi, bila suatu entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan menyusun laporan keuangannya sesuai IFRS for SMEs, maka laporan keuangan yang disusun tersebut tidak boleh menyatakan bahwa “laporan keuangan telah disusun sesuai dengan IFRS for SMEs”, meskipun terdapat undang-undang atau regulasi yang mengizinkan penggunaan IFRS for SMEs bagi entitas yang memiliki akuntabilitas yang signifikan.

About these ads

7 responses to this post.

  1. Posted by Rusli on September 27, 2010 at 6:49 pm

    Sehubungan dengan pemberlakuan PBI No.8/20/PBI/2006 tentang SAK ETAP disitu dijelaskan pada point pinjaman yang diberikan= Pokok Kredit – Provisi + Biaya Transaksi, dimana Amortisasi provisi dan biaya transaksi sebagai bagian dari pendapatan bunga. Pinjaman yang diberikan bukanlah berasal dari Baki Debet saja. Hal ini membuat gambaran mengenai pinjaman tersebut menjadi tidak sesuai dengan nilai Baki debetnya. Belum lagi Provisi dan biaya Transaksi yang di Acruel Base, sehingga pendapatan menjadi menurun drastis. Bagaimana menurut Bapak mengenai hal ini.

    Reply

  2. Posted by emka on October 20, 2010 at 11:04 pm

    menurut anda apa perbandingan antara etap dan perusahaan go publik apakah perlu jg dgunakannya entitas ini atau penyusunannya berdasarkan etap ini??
    thanks… ^_^

    Reply

  3. Dengan adanya pembagian standar akuntansi keuangan (SAK) menjadi SAK ETAP dan SAK Penuh (Perusahaan dengan akuntabilitas publik), maka dikenal pembagian kelompok perusahaan yaitu entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) dan entitas dengan akuntabilitas publik (EAP).

    EAP ini juga mencakup perusahaan go public di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan ETAP sendiri lebih mengarah (tapi tidak hanya mencakup) perusahaan dengan skala kecil dan menengah yang “kesulitan” menerapkan SAK secara menyeluruh.

    Adanya pemisahan tersebut disebabkan oleh konvergensi SAK ke Full IFRS dengan tujuan untuk meminimalkan perbedaan antara SAK Indonesia dan IFRS sehingga laporan keuangan akan lebih mudah dipahami dan juga meningkatkan kualitas keterbandingan (comparability) terutama oleh user dari berbagai negara. Dengan kata lain, memang gap antara SAK Indonesia dan IFRS masih tetap ada, namun konvergensi ke Full IFRS meminimalkan gap tersebut sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami laporan keuangan tersebut.

    Munculnya SAK ETAP sendiri dengan maksud agar konvergensi IFRS dapat segera diwujudkan secara penuh. Sehingga perusahaan-perusahaan yang kesulitan untuk menerapkan SAK Penuh, dapat mengadopsi SAK ETAP sebagai standar keuangan yang lebih sederhana.

    Terima kasih atas comment & sharingnya, semoga membantu.

    Reply

  4. Posted by EMKA on November 1, 2010 at 4:42 pm

    Thanks atas jawabannya…

    Reply

  5. Bagaimana standard laporan keuangan jika perusahaan yang sudah go public dilihat dari laporan rugi laba fiskal?
    Bagaimana menganalisa koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial jika dikaitkan dengan standard EAP dalam rangka penghematan pajak penghasilan?

    Akun-akun apa saja yang berpengaruh terhadap analisa tersebut???

    Terima Kasih

    Reply

  6. Posted by nnugroho1990 on December 30, 2010 at 4:52 pm

    Ada contoh laporan keuangan dengan SAK ETAP gak? boleh berbagi donk.

    Reply

  7. Posted by suprianto rachman on January 3, 2011 at 11:50 pm

    trus perbedaanya antara sak etap dengan IFRS apa??

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: